UANG HARAM HASIL PEMBOBOLAN BNI DIBELIKAN SAHAM KAPAL PESIAR QUEEN MARY

Dana haram sebesar Rp 1,7 triliun hasil membobol BNI memang jumlah yang luar biasa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memaparkan ada lebih dari 140 rekening yang diduga terlibat dalam kasus pembobolan BNI baik di bank lokal maupun luar negeri.

Hal demikian terungkap dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan PPATK, pada Senin (6/12). Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III M. Akil Mochtar itu, anggota Dewan dari Fraksi PPP Maiyasyak Johan menanyakan perihal  aliran dana rekening Adrian Woworuntu, salah satu tersangka pembobol BNI.

Menjawab hal itu, Kepala PPATK Yunus Hussein mengatakan bahwa hasil analisis PPATK yang telah diserahkan ke Kepolisian dan Kejaksaan Agung tidak hanya kasus Adrian, namun kasus BNI secara menyeluruh. Dijelaskan olehnya bahwa sebagian besar dana hasil pembobolan BNI dilarikan ke bank di luar negeri.

Menurut Yunus, ada dua negara yang oleh para tersangka dijadikan tempat untuk melarikan uang haramnya, yaitu Singapura dan Amerika Serikat (AS). Meski begitu, sebagian uang haram tersebut juga disimpan para tersangka di beberapa bank di dalam negeri. Yunus menyebutkan bahwa ada 12 bank lokal yang terkait kasus BNI,

Kemudian, dari penelusuran PPATK ke pihak otoritas keuangan di AS diketahui pula bahwa uang haram para pembobol BNI yang dilarikan ke AS jumlahnya mencapai AS$ 12 juta. PPATK kemudian meminta informasi dari FINCEN, Financial Crime Enforcement Network, mengenai ke mana uang sebesar itu ditempatkan.

Jawaban yang diberikan oleh lembaga anti pencucian uang AS tersebut cukup mengejutkan pihak PPATK. Pasalnya, ternyata uang AS$ 12 juta tersebut telah berubah menjadi saham kepemilikan atas sebuah perusahaan pengelola kapal pesiar terkenal di AS, Queen Mary.

Kita tanya uangnya yang 12 juta itu dikemanain di sana. Salah satu jawabannya adalah uang itu dipakai membeli saham kapal pesiar Queen Mary. Mungkin pernah dengar tentang kapal pesiar ini. Hanya itu yang kami peroleh,” kata Yunus di hadapan para anggota Dewan.

Tentang kemungkinan menarik uang hasil tindak pidana yang ada di luar negeri, Yunus mengatakan bahwa hal itu hanya bisa dilakukan jika Indonesia memiliki kerjasama dalam bentuk mutual legal assistance dengan negara bersangkutan. Hanya saja, hingga saat ini Indonesia belum mengadakan perjanjian bantuan hukum bertimbal-balik dengan Singapura. Menurut Yunus, sudah dua kali PPATK mengajukan tawaran kerjasama itu, namun tidak pernah direspon oleh pemerintah negeri singa itu.

http://hukumonline.com/detail.asp?id=11687&cl=Berita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

    Perihal

    Kebenaran hanya dapat disalahkan, tetapi tidak dapat dikalahkan, Allah akan buktikan kebenaran itu Mutlak

    RSS

    Subscribe Via RSS

    • Subscribe with Bloglines
    • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
    • Subscribe in Google Reader
    • Add to My Yahoo!
    • Subscribe in NewsGator Online
    • The latest comments to all posts in RSS

    Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: