BOM WAKTU DIBALIK KASUS BNI

Igbyansyah

Di balik kasus pembobolan BNI senilai Rp1,3 triliun, ada banyak pertanyaan yang harus bisa dijawab. Jika tidak, hal ini merupakan penghinaan terhadap akal sehat dan besar kemungkinan terjadi pada cabang BNI lain dengan cara yang kurang lebih sama.

Kasus L/C BNI telah lebih dari setahun mencuat ke permukaan. Pengadilan juga telah menjatuhkan vonis kepada para terdakwa dari Grup Gramarindo serta tiga karyawan BNI Cabang Kebayoran.

Namun penyelesaian kasus ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Antara lain, siapa sebenarnya sutradara di balik kasus ini? Sejauh mana BNI terekspos untuk kerugian yang lebih besar? Apakah ada kasus serupa di cabang lain yang melibatkan nasabah lain?

Terhenti di nasabah

Ironis sekali bahwa penyidikan oleh polisi hanya terfokus pada nasabah dan tidak ditindaklanjuti ke dalam intern BNI yang lebih atas dari sekadar tingkat cabang.

Walaupun pengadilan telah menjatuhkan vonis terhadap Koesadyuwono selaku pimpinan cabang dan Nirwana Ali, pimpinan cabang ad interim BNI, publik perlu mengetahui bahwa keduanya tidak lebih hanya sebagai innocent bystander. Mereka telah diperdaya oleh Eddy Santoso, kepala bagian customer service luar negeri, yang secara struktural adalah bawahan mereka. Mengapa mereka mau ‘diatur’ oleh Eddy? Apakah karena Eddy Santoso merupakan kakak kandung salah satu petinggi BNI yang merupakan pimpinan langsung kedua orang itu?

Dari fakta dalam persidangan dan rincian hasil audit intern BNI jelas peranan Eddy Santoso sebagai pelaku utama di tingkat cabang yang mempunyai keleluasaan untuk memberikan diskonto, mengatur ‘pengiriman’ dokumen ekspor, dan pendebitan atas rekening nasabah tanpa persetujuan nasabah. Pendeknya melakukan pelanggaran atas rambu-rambu trade financing yang lazim.

Tapi apakah mungkin seorang Eddy Santoso, dengan posisi manajemen lapis ketiga di cabang, melakukan ‘acrobat’ ini sendirian tanpa melibatkan orang di divisi treasury, divisi luar negeri, dan mengelabui internal control dan Divisi Kepatuhan di Kantor Pusat?

Beberapa kejanggalan

Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah L/C yang diterima Grup Gramarindo menurut versi BNI dan yang sebenarnya diterima menurut Gramarindo. Ini dibuktikan dengan data rekening koran masing-masing perusahaan penerima dana L/C.

Menurut BNI, jumlahnya US$154,400,000. dan euro56,114,446. Sedangkan menurut data rekening koran Grup Gramarindo, jumlahnya US$130,499,522 dan euro 54,018,181. Artinya, terdapat selisih US$23,900,477. dan euro2,096,254. yang menjadi beban Gramarindo. Penyidik gagal mengungkapkan ke mana atau di mana letak perbedaan jumlah tersebut yang jika dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs pada waktu itu sama dengan Rp220 miliar. Jadi, ke mana raibnya uang sebesar itu?

Masyarakat berhak mengetahui berapa sebenarnya kerugian yang diderita BNI akibat dari transaksi L/C Grup Gramarindo. Yang jelas bukan Rp1,7 triliun. Jika melihat bukti dokumen di dalam proses penyidikan dan meneliti dengan seksama laporan rincian hasil audit yang dibuat Tim Pengawasan Internal BNI pada Agustus/September 2003, tidak ada pembayaran untuk menutup outstanding L/C yang berasal dari issuing bank. Semua pembayaran untuk menutupi L/C yang telah jatuh tempo berasal dari Grup Gramarindo sendiri. Langsung atau tidak langsung melalui rekening pihak ketiga, dimana sumber dana pengembalian tersebut berasal dari L/C yang di diskonto di BNI juga.

Dari data rekening koran dapat pastikan bahwa dari jumlah L/C US$130,499,522 dan euro54,018,181 telah dikembalikan kepada BNI secara langsung maupun melalui rekening pihak ketiga sebanyak US$89,550,735. Dengan begitu outstanding kewajiban LC Gramarindo kepada BNI yang sebenarnya adalah US$40,948,786 dan euro54,018,181 atau (eq Rp) Rp861 miliar.

Jumlah ini hanya separuh dari yang selama ini digembar-gemborkan sebesar Rp1,7 triliun. Dalam RUPS Luar Biasa Desember 2003 BNI menyatakan penyimpangan L/C mencapai Rp1,7 triliun dengan potential loss sekitar Rp1,3 triliun. Bahkan dalam RUPS disetujui untuk melakukan write off sebesar kurang lebih Rp950 miliar akibat transaksi pendiskontoan L/C oleh Cabang Kebayoran Baru, Jakarta.

Dalam rincian hasil audit intern BNI (poin 7) dinyatakan bahwa ada penyelesaian diskonto usance L/C sebesar US$10,149,745 ( terdiri atas 4 L/C yang didiskonto pada 2002) dengan mendebit rekening nasabah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari nasabah. Hal ini dilakukan cabang karena Rekening Antar Kantor (RAK) devisa cabang telah didebet oleh Kantor Pusat Internasional. Jadi cabang hanya merespons suatu transaksi yang diinisiasi lebih dulu oleh kantor pusat.

Di sini terlihat keterlibatan kantor pusat yang patut diselidiki lebih lanjut mengingat dalam transaksi ini tidak pernah ada pembayaran dari issuing bank sehingga dasar underlying transaction pendebitan RAK devisa cabang oleh kantor pusat menjadi pertanyaan. Boleh jadi transaksi ini tidak berkaitan sama sekali dengan Gramarindo melainkan untuk nasabah lain.

Banyaknya transaksi menggantung pada pos RAK bank, terlebih lagi dalam valuta asing, sering dijadikan tempat ‘persembunyian’ transaksi siluman. Ini dimungkinkan karena tertundanya proses reconcilement antara pos RAK dengan bank statement yang sesungguhnya.

Kegagalan penyidik dan Divisi Kepatuhan BNI untuk menelusuri lebih lanjut tanda-tanda adanya konspirasi dalam intern BNI pada tingkatan yang lebih tinggi merupakan bom waktu yang dapat meledakkan wajah perbankan di Indonesia di kemudian hari.

Bom waktu

Dari penelusuran arus dana hasil diskonto L/C terdapat nama Cadmus Pacific Pte Ltd menerima US$28,660,987 dan Capital Gain Ltd menerima US$15,311,765. Suatu jumlah yang cukup besar atau 34% dari total diskonto L/C. Dalam proses penyidikan sampai dengan proses peradilan tidak dapat diungkapkan siapa di belakang kedua perusahaan tersebut.

Anehnya lagi dari Cadmus Pacific Ltd diketahui melakukan beberapa kali transfer pembayaran dengan total $7,470,980 kepada BNI New York dalam kurun waktu enam bulan dan dari Capital Gain Ltd dua kali pembayaran dengan total $4000,000. Ini menggambarkan bahwa kedua perusahaan ini sangat berperan dalam transaksi diskonto tersebut.

Cadmus adalah perusahaan berdomisili di Singapura bukan BVI company sehingga data mengenai perusahaan ini merupakan public record. Jika BNI serius untuk mendapatkan recovery, melalui Bank Indonesia dapat meminta MAS –Monetary Authority of Singapore–untuk melakukan intervensi. Bahkan melakukan pemblokiran atas rekening Cadmus Pacific.

Dengan kata lain, kasus besar (Rp1,7 triliun) sebenarnya tetap tak mengungkapkan secara transparan apa yang sesungguhnya lebih besar lagi, yakni sebuah jejaring ‘kerja sama’ yang tanpa disadari terus berlangsung. Tanpa pengungkapan yang tuntas, kita tak akan menang dalam perang melawan kejahatan perbankan. Kasus ini juga akan menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja dengan akibat yang mengerikan. Karena itu, sebaiknya Kabinet yang baru memasukan kasus ini dalam ‘program 100 hari’. (www.mediaindo.co.id/)

Narasumber : Igbyansyah, mantan praktisi perbankan

http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=518

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

    Perihal

    Kebenaran hanya dapat disalahkan, tetapi tidak dapat dikalahkan, Allah akan buktikan kebenaran itu Mutlak

    RSS

    Subscribe Via RSS

    • Subscribe with Bloglines
    • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
    • Subscribe in Google Reader
    • Add to My Yahoo!
    • Subscribe in NewsGator Online
    • The latest comments to all posts in RSS

    Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: