Menyita Asset Koruptor Skandal LC BNI, Apanya yang Sulit?

Hukum
Oleh : Errolwidiastama
07-Feb-2008, 16:36:07 WIB – [www.kabarindonesia.com]

PENDAHULUAN :

KabarIndonesia – UU Tindak Pidana Korupsi No.31 tahun 1999 dan perubahannya UU No.20 tahun 2001, sudah menyiapkan 2 instrumen penyitaan asset para koruptor, yaitu dengan menggunakan instrumen pidana dan instrumen perdata, apalagi kesulitan para penegak hukum untuk menyita asset koruptor dalam rangka pemulihan kerugian negara (asset recovery)……..??

Semua pihak dalam tulisannya masih memperrmasalahkan bahwa kesulitan penyitaan asset, karena korupsi umumnya dilakukan oleh orang yang tergolong “kerah putih”, yaitu orang yang mempunyai otoritas dan/atau keahlian di bidangnya,sehingga terbongkarnya korupsi itu lama setelah perbuatan dilakukan dan ketika itu hasil korupsi sudah bisa diamankan oleh pelaku. Pengamanan aset korupsi itupun dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan rapi serta menggunakan celah-celah hukum sehingga terlindung dengan baik.

Pendapat seperti ini tidaklah salah apabila kita melihat pada praktiknya, yaitu dilakukan oleh koruptor yang memang sudah meniatkan dirinya menjadi maling uang rakyat, melakukan kolaborasi dengan semua institusi baik dipemerintahan maupun swasta untuk menyembunyikan hasil jarahannya. Mengapa Penulis mengatakan adanya “Kolaborasi” atau persekongkolan, karena menyembunyikan asset/uang tidaklah mungkin dilakukan seorang diri, semua pihak dari unsur pemerintah ( dari kepala desa s/d presiden ) sampai unsur swasta dapat terlibat , contoh issue hangat yang baru tercium aromanya yaitu “ KASUS MASUKNYA DANA MOTOR BIKE di BNP PARIBAS YANG MENGGUNAKAN REKENING DIRJEN HUKUM HAM di INDONESIA “.

INSTRUMEN PIDANA:

Kekhususan bagi instrumen pidana tersebut antara lain, bahwa dalam sidang pengadilan:

Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh hartanya, harta istrinya (suaminya, harta anaknya, dan harta pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya). Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (yang tidak seimbang dengan penghasilannya) bukan berasal dari korupsi, maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi (illicit enrichment) dan hakim berwenang merampasnya.
Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum vonis hakim dijatuhkan dan terdapat bukti kuat bahwa terdakwa melakukan perbuatan korupsi, maka harta terdakwa dapat dirampas oleh hakim.

Sudah barang tentu untuk dapat membawa harta atau aset koruptor ke dalam sidang pengadilan, harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Aset koruptor yang disita penyidik itu oleh jaksa penuntut umum akan diajukan sebagai barang bukti ke hadapan hakim dalam tahap penuntutan.

INSTRUMEN PERDATA:

( Suhadibroto ) mengatakan “ Penggunaan instrumen perdata hampir tidak ada manfaatnya, karena undang-undang korupsi tidak memberikan kekhususan. Upaya pengembalian kerugian negara dilakukan melalui proses perdata biasa, artinya gugatan perdata terhadap koruptor (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya) harus menempuh proses beracara biasa yang penuh formalitas.”

Dengan demikian dapat diperkirakan, bahwa untuk sampai pada putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap bisa memakan waktu bertahun-tahun dan belum tentu menang.

Undang-undang mewajibkan pemeriksaan perkara pidana korupsi diberikan prioritas, sedang gugatan perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi tidak wajib diprioritaskan. Di samping itu koruptor (tergugat) bisa menggugat balik dan kemungkinan malah dia yang menang dan justru pemerintah yang harus membayar tuntutan koruptor.

Sudah menjadi rahasia umum, putusan pengadilan dalam perkara perdata di negara kita ini susah diperkirakan (unpredictable).

Terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi.

Dalam praktik hampir tidak ada terpidana yang membayar uang pengganti dengan berbagai dalih, misalnya tidak punya lagi uang atau aset. Sikap terpidana yang tidak mau atau tidak mampu membayar uang pengganti itu sebenarnya sudah bisa diketahui oleh penyidik dan penuntut umum sejak sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Menghadapi terpidana seperti ini, seyogyanya penuntut umum menuntut hukuman badan (penjara) maksimum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

ASSET TERPIDANA KASUS LC BNI

Illustrasi diatas adalah sangat pantas diberikan kepada para koruptor penggarong uang rakyat, yang memang sejak awal meniatkan dirinya dengan segala tipu daya melakukan rekayasa keuangan ( financial engineering ), maka timbullah kesulitan para penegak hukum untuk melakukan penyitaan asset Negara dalam rangka pemulihan keuangan Negara. Tetapi lain dengan kasus Asset terpidana Kasus LC BNI ( Gramarindo Group ), sejak awal setelah adanya Akte Pengakuan Hutang yang ditanda tangani oleh para pihak dan BNI, telah diserahkan kepada BNI seluruh asset perusahaannya, tapi tetap saja dilaporkan adanya tindak pidana oleh BNI kepada pihak Kepolisian.

Dengan pelaporan tindak pidana korupsi ini, maka BNI seharusnya menyerahkan semua asset yang telah diberikan oleh Gramarindo Group kepada pihak kepolisian, tapi sayang BNI tidak melakukan ini sejak awal, malah Direktur BNI mengirimkan surat kepada pihak Kepolisian untuk tidak menyita asset-asset tersebut, disinilah timbul peluang untuk mempermainkan keberadaan asset-asset tersebut,

sehingga menyeret pihak penyidik kepolisian masuk penjara, bahkan lebih fatal lagi Direktur BNI mengirim surat kepada pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada saat pemberkasan perkara Gramarindo Group dinyatakan lengkap, yang isinya memohon bantuan agar pihak kejaksaan memberikan petunjuk kepada pihak kepolisian untuk tidak menyita Asset Gramarindo Group, dengan pertimbangan, BNI akan melakukan Penjualan sendiri dan apabila menunggu proses persidangan, maka asset-2 tersebut akan menurun nilai ekonomisnya dan akhirnya recovery asset yang dilakukan oleh BNI sendiri akan gagal.

Ada indikasi apakah…? Sehingga pihak kepolisian dan kejaksaan mau mengikuti kemauan dari BNI, yaitu tidak melakukan penyitaan asset Gramarindo sejak semula…. Semuanya akan terjawab apabila para penegak hukum di Indonesia ini menggunakan nurani kebenarannya didalam penegakan hukum.

Apa yang telah dilakukan oleh para penegak hukum dan BNI telah melanggar UU No.31/1999 Jo. UU.No.20/2001, yaitu menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi, adapun penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi hanyalah proforma saja, yaitu menyita asset rumah di Puri Mutiara sebanyak 4 sertifikat ( mengapa penulis mengatakan proforma, karena jumlah sertifikat adalah 6 buah, yaitu 2 sertifikat untuk tanah dan 4 sertifikat untuk bangunannya ).

Dan dalam perjalanan pertengahan persidangan, kemudian pihak BNI melalui mantan Direktur Kepatuhan sebagai saksi meminta kepada Majelis hakim agar semua Asset Gramarindo disita, disinilah Majelis Hakim marah-marah kepada pihak BNI dan Kepolisian,

mengapa semua asset tersebut tidak sejak awal disita dan dijadikan alat bukti dalam persidangan, alasan pihak BNI yang mengatakan bahwa asset tersebut awalnya akan dijual sendiri, tetapi terkendala kepemilikannya yang bermasalah, maka meminta pihak pengadilan yang menyita, hal ini tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Para penasehat hukum dan para terdakwa, menyadari konsekwensi tidak adanya penyitaan asset oleh pengadilan akan berdampak, bahwa para terdakwa memang secara nyata dan pasti telah merugikan Keuangan Negara dan tidak ada ihtikad baik untuk membayar kerugian Negara,

maka para terdakwa melalui penasehat hukumnya meminta pihak kepolisian untuk menyita asset milik Gramarindo Group dan inipun dilakukan oleh pihak kepolisian yang kemudian surat penyitaan ini dilampirkan oleh para tersangka Gramarindo group didalam nota pembelaannya, tetapi karena hakim telah menolak kesalahan prosedur penyitaan asset ini, maka para terdakwa dihukum berat, tetapi karena tidak ada bukti bahwa para terdakwa ( yang notabene hanya pegawai & professional yang digaji ) menggunakan uang “ hasil pembobolan BNI” untuk kepentingan pribadinya, maka dalam tuntutan jaksa dan vonnis hakim, tidak dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Dan karena yakin bahwa para tersangka tidak ada niat merugikan Negara dan telah menyerahkan asset yang lebih besar daripada hutang pada BNI, maka melakukan upaya hukum lanjutan yaitu BANDING dan KASASI, tetapi rupanya terjadi pandangan hukum yang berbeda untuk para hakim pada tingkat Banding dan Kasasi, mereka kemudian dengan dasar Undang-Undang yang sama yaitu UU No.31/1999 Jo. UU.No.20/2001, menghukum lebih tinggi dan menambahkan pidana tambahan ( uang pengganti sebesar jumlah LC yang tidak terbayar ) dana apabila tidak dapat membayar maka dikenakan pidana tambahan yang bervariasi sesuai besarnya kerugian Negara, sehingga dari kelima tersangka ini yang tidak mungkin membayar uang pengganti harus menjalani pidana penjara dari 17 tahun, 19 tahun, 21 tahun ( karena dijumlah dengan hukuman badan akibat tidak dapat membayar uang pengganti ).

Apakah ADIL para tersangka Gramarindo Group harus menanggung kesalahan prosedur penyitaan asset yang dilakukan oleh BNI, pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan,… ? sehingga harus menerima hukuman yang berat dan semena-mena karena telah merugikan Negara Rp.752 Milyard ( yang mana seharusnya apabila pihak BNI, Kepolisian & Kejaksaan telah menyita sejak awal asset Gramarindo group dan kemudian secara hukum melakukan eksekusi asset , maka tidak akan terjadi kerugian Negara ),

adapun pengembalian kerugian Negara tidak menghapus tindak
pidana yang dilakukan, tetapi minimal secara fakta, nampak bahwa gramarindo group telah mengembalikan uang yang telah dipakainya kepada BNI dan tidak perlu terjadi kerugian Negara sebesar Rp.1,2 Trilyun. Sehingga harus menerima vonnis sebagai pembobol dan koruptor.

PENYITAAN ASSET YANG SALAH ALAMAT

Setelah penyitaan asset milik Gramarindo Group tidak dilakukan oleh pengadilan, maka pada persidangan adik Maria Paulie yaitu Jane Iriany Lumowa sebagai Nominee/wakil usaha Maria Pauliene yang warga negara belanda pada PT. SAGARED, dilakukan penyitaan asset gramarindo, itupun tidak semua asset yang disita dan juga dilakukan ditengah persidangan, bukan disita oleh penyidik sejak awal sebagai alat bukti dalam persidangan.

Dan bersamaan dengan itu pada persidangan Adrian Waworuntu yang notabene hanya konsultan investasi Maria Pauliene dan salah satu penanda tangan bortogh ( akte pertanggungan ),dimana adrian tidak mempunyai ikatan legalitas hukum apapun sebagai pemilik dari semua Asset Gramarindo group, dimana ditengah persidangan, kembali pihak BNI lewat mantan direktur kepatuhan meminta Majelis Hakim menyita semua asset yang diindikasikan atau diasumsikan oleh BNI adalah milik Adrian sebagai key person dari pembobolan bank BNI,

inilah Asumsi Jahat yang tidak berdasarkan keadilan yang ber keTuhanan Yang Maha Esa,sayangnya para jaksa dan Majelis hakim tidak tanggap dalam kesalahan prosedur ini dan telah melanggar Undang-undang itu sendiri.

Lucu memang sandiwara ini, sehingga nampak opini yang dibentuk bahwa Adrian adalah key person pembobol BNI menjadi benar ( padahal LC telah didiskontokan pada BNI oleh Maria sejak September 2002 sedangkan fakta persidangan Adrian baru bergabung dengan Maria sejak Maret 2003 ), sehingga adrian divonnis hukuman seumur hidup dan mendapat pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp.300 Milyard.

Dimana konsekwensi logis dari penyitaan asset milik Gramarindo dengan uang pengganti Rp 300 Milyard, adalah sangat tidak masuk akal, melihat jumlah asset yang disita maka sangatlah pasti Adrian dapat membayar uang pengganti sebesar Rp 300 Milyard tersebut bahkan lebih.

Yang menjadi pertanyaan, kemana nilai lebih hasil penjualan asset milik Gramarindo kemudian dibukukan dan bagaimana nasib para terpidana Gramarindo Group yang sangat tidak mungkin mampu membayar uang pengganti, karena mereka hanya pegawai dan tidak terbukti menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan juga asset-asset milik Gramarindo yang secara legalitas masih ada hubungan, tetapi disita pada Adrian Waworuntu yang secara legalitas tidak mempunyai hak atas asset-asset tersebut. Apakah UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 mengaturnya….hasil lebih penjualan asset ini…dan akan dikemanakan….?

Mengapa lucu dan membuat tertawa miris, vonnis terhadap para terpidana kasus BNI ini, semuanya dikarenakan sejak awal tidak dilakukan penyitaan oleh polisi yang kemudian disahkan oleh pengadilan untuk kemudian dijadikan alat bukti dalam persidangan, seandainya ini dilakukan sejak awal, maka asset-asset tersebut tidak akan menguap, tidak akan dijual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi

( contoh, asset tanah cilincing sebanyak 44 lembar sertifikat tanah telah diserahkan kepada BNI, kemudian 7 sertifikat tanah diantaranya oleh BNI diserahkan pada polisi dan Jeffrey baso untuk dilakukan penjualan, yang mana hasilnya Rp.4,6Milyard, tetapi kemudian hanya diserahkan kepada BNI sebesar Rp 1 Milyard, dan sisanya Rp.3,6 Milyard raib entah kemana sampai dengan sekarang ), sempat terdengar bahwa pihak kepolisian terlibat, tapi kemudianpun proses hukumnya berhenti sampai dengan sekarang.

Belum lagi adanya rekening-rekening bank yang menerima aliran dana semuanya disita ( tidak perduli apakah itu transaksi sah atau tidak semua ikut disita )…. Apakah tidak membuat tertawa, bagi yang tahu proses ini, rekening bank disita setelah hampir 1 tahun kasus ini berjalan, ……ya yang pasti semua rekening bank itu telah kosong semua, jadi apakah sebenarnya yang dicari BNI dan para penegak hukum ini untuk melakukan recovery kerugian Negara… semuanya hanya akal-akalan saja dan tetap ingin menghukum para terpidana bahwa benar telah melakukan kerugian Negara dan Gramarindo group adalah Koruptor.

Dan nampak juga tidak profesionalnya para penegak hukum didalam melakukan penyitaan asset, sehingga terjadi 2 x penyitaan pada 2 orang terpidana yang tidak mempunyai ikatan legalitas pada asset tersebut ( Jane Lumowa & Adrian Waworuntu ), dengan Eksekutornya adalah 2 tim Jaksa Penuntut Umum Yang berlainan dan keluarnya Surat Penetapan Sita oleh 2 Majelis Hakim yag berbeda tetapi semuanya dilakukan pada 1(satu) pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

SITA ADMINISTRASI ASSET & PENYESATAN OPINI PUBLIK YANG MENYEBABKAN PENURUNAN NILAI EKONOMIS ASSET

Penulis mencoba akan uraikan 2 hal diatas yang berdampak sangat besar untuk menurunkan nilai ekonomis suatu asset yang akan digunakan untuk melakukan pemulihan terhadap kerugian Negara sbb :

PENYESATAN OPINI PUBLIK, adalah pemberitaan besar-besaran yang dilakukan oleh media cetak ataupun media elektronik tanpa berdasarkan data yang valid atau tidak melakukan pengecekan silang terhadap dua/lebih sumber yang berbeda, sehingga dengan enaknya suatu LSM besar di Indonesia mengatakan bahwa ASSET MARMER GRAMARINDO Di NTT BODONG,

dimana data hanya berdasarkan dari salah satu LSM di NTT yang sejak awal memang selalu mengacaukan pertumbuhan ekonomi didesa maupun di Propinsi NTT, dimana pada tahun 1999, LSM Lokal NTT tersebut pernah diserbu oleh masyarakat adat di NTT, karena tidak pernah memberikan solusi pertumbuhan ekonomi didaerah, tetapi setiap ada investor masuk selalu dimusuhi dengan harapan agar LSM tersebut dilibatkan dalam usaha yang dilakukan oleh Investor yang akan masuk didaerah NTT dan meminta dana dari investor tersebut.

Dengan pemberitaan yang salah ini, yang kemudian diekspose oleh Media secara besar-besaran dan kemudian ditanggapi oleh pihak BNI dengan seperti telah benar-benar dibohongi oleh Gramarindo group, dan para Wakil Rakyatpun ikut berbicara seperti membenarkan berita ini, maka hancurlah kredibilitas para tersangka Gramarindo Group dihadapan para relasinya sebelum pengadilan memutuskan bersalah atau tidak.

Dan dampaknya maka semua rencana penjualan hasil produksi marmer dengan pihak pembeli gagal total, mereka telah menganggap Gramarindo Group adalah pembohong dan akhirnya produksi/penjualan tidak akan dilakukan karena apa yang sekarang dipunyai adalah Bodong.

Seandainya LSM di Jakarta ini, melakukan terlebih dahulu pengecekan silang sebelum melakukan pemberitaan yang berat sebelah, dengan mengumpulkan data dari para terpidana yang pada saat itu sedang ditahan di Mabes Polri, atau meminta data dari BNI, atau menanyakan kepada Pihak-pihak yang berwenang di NTT, seperti Dinas Pertambangan Propinsi atau Daerah Tingkat II, kepada Gubernur NTT, kepada Dinas Pertanahan, Dinas BPKMD atau menanyakan kepada masyarakat adat tempat Gramarindo Group melakukan eksploitasi Gunung Marmer dan dimana Pabrik didirikan, maka akan mendapatkan jawaban atau data yang valid dan netral sehingga tidak akan merugikan kredibiltas para pengusaha dan juga tidak menjatuhkan secara langsung nilai ekonomis asset yang dimiliki oleh Gramarindo Group, karena disebabkan mundurnya calon pembeli dan investor italy yang sudah sanggup membiayai produksi marmer di NTT tersebut.

SITA ADMINISTRASI ASSET, adalah tindakan penyitaan terhadap asset tetapi hanya administrasi saja yang dilakukan oleh pihak kejaksaan besama dengan kepolisian sebelum putusan mempunyai kekuatan tetap, dengan dilakukan penyitaan administrasi ini, maka seolah-olah asset telah menjadi milik Negara, maka semua sumber daya manusia yang ada harus keluar dari areal tersebut, sehingga produksipun menjadi terhenti dan kemudian asset dititipkan kepada kepala desa atau siapa saja yang ditunjuk oleh pihak kejaksaan.

Tetapi apa yang terjadi dalam faktanya dengan adanya sita administrasi ini, semua asset-2 yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, peralatan-peralatan tambang, hasil produksi blok marmer dan hasil perkebunan yang siap panen kemudian dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan tidak adanya penjagaan dan pemeliharaan terhadap asset yang ada, maka asset tersebut menjadi berkarat, menjadi tidak berfungsi dan menjadi hilang.Kemudian setelah asset Gramarindo dalam keadaan seperti tidak bertuan ini, rusak, tidak berfungsi dan sambil menunggu vonnis mempunyai kekuatan hukum tetap, baru pihak Kejaksaan sebagai eksekutor akan mengeksekusi asset dan pihak BNI akan melakukan appraisal/penilaian terhadap asset……

Melihat kronologis diatas, apakah yang akan terjadi……? Jelas dan pasti bahwa terjadi penurunan nilai ekonomis yang sangat signifikan, sehingga hasil penjualan asset tersebutpun tidak akan mencukupi untuk menutup kerugian Negara…..?????? siapakah yang salah dalam hal seperti ini, siapakah yang menyebabkan penurunan nilai asset, siapakah yang menyebabkan Gramarindo tidak mampu membayar kerugian Negara, padahal semua asset telah diserahkan dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya kepada Negara….??????? Bagaimanakah kalau tindakan para penegak hukum ini dan pihak BNI dikaitkan dengan pasal 231 KUHP jo pasal 23 UU.No.31/1999.

Dan apakah pemberitaan secara sepihak dan tidak benar oleh LSM besar di Jakarta yang menyebabkan mundurnya calon pembeli dan investor bukan juga menimbulkan kerugian Negara. Dan apakah juga pemberitaan yang berat sebelah oleh media cetak dan media elektronik juga tidak secara langsung menyebabkan semua usaha Gramarindo Group menjadi runtuh dengan tidak adanya pembeli dan investor, sehingga kemudian kerugian Negara tersebut menjadi nyata dan pasti.

Apabila seluruh komponen bangsa ini ikut bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi dan ikut membantu pemerintah didalam memulihkan kerugian Negara terhadap penyitaan asset para koruptor, maka tidak ada kata lain, yaitu lakukanlah pemberitaan yang seimbang dan bersumber dari data yang valid, sehingga penyitaan asset koruptor yang sebenarnya mempunyai nilai ekonomis tinggi dan dapat memulihkan kerugian Negara, tidak menjadi jatuh, yang pada akhirnya akan menyulitkan pemerintah sendiri didalam memulihkan perekonomian Negara Indonesia ini. Karena dunia usaha sangat rentan terhadap pemberitaan yang tidak valid, dan sangat berbeda dengan dunia politis atau dunia selebritis yang sangat membutuhkan pemberitaan demi popularitas dan menaikkan rating penggemarnya.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas, penulis berkesimpulan penyitaan asset dalam rangka memulihkan kerugian Negara, sebenarnya menjadi sangat mudah dan dapat menutup kerugian Negara, apabila para aparat penegak hukum didalam pelaksanaan penegakan hukum melakukannya dengan benar dan tidak mempunyai interest pribadi, seperti pada kasus diatas, seandainya BNI tidak terlalu mengintervensi pihak pinyidik dan pihak Kejaksaan, maka menurut UU yang berlaku, semua asset yang telah dan akan diserahkan Gramarindo Group dalam rangka tindak Lanjut Akte Pengakuan Hutang ( tindakan perdata ) yang kemudian dilaporkan oleh BNI menjadi tindak PIDANA, langsung diserahkan kepada pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian menyita asset tersebut dan selanjutnya meminta penetapan pengadilan untuk sahnya penyitaan ini.

Kemudian pihak penyidik/kepolisian menyerahkan penyitaan asset tersebut kepada pihak Kejaksaan bersamaan dengan kelengkapan berkas penyidikan untuk dijadikan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum selanjutnya membawa semua asset Gramarindo Group untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan.

Dan selanjutnya pihak tersangka melakukan pembuktian terbalik atas asset tersebut seperti yang telah diatur dalam UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001, sehingga pembuktian yang telah mengikuti prosedur ini akan memakan waktu singkat, salah atau tidaknya para tersangka pasti berujung pada vonnis, banding dan kasasi, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ( dalam kasus diatas Gramarindo s/d kasasi hanya memakan waktu 11 bulan, telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu bulan februari 2005 ),

Jaksa dapat langsung mengeksekusi asset tersebut untuk kemudian diserahkan kepada badan yang berwenang untuk menilai/menjual asset gramarindo dalam rangka pemulihan keuangan Negara.

Nampak sekali sangat mudah apabila UU diterapkan dengan benar dan ini dapat terlaksana karena sejak awal Gramarindo group tidak punyai niatan untuk membobol bank, sehingga tidak ada asset yang disembunyikan atau direkayasa, tapi sayangnya pihak BNI yang terlalu merekayasa semuanya, sehingga sekarang pihak BNI dan aparat hukum kesulitan melakukan eksekusi terhadap asset-2 Gramarindo group karena terjadi kesalahan prosedur ( sudah 2tahun Gramarindo group mempunyai vonnis yang berkekuatan tetap ),

dampak yang sangat besar terhadap penurunan nilai ekonomis asset adalah kesalahan pihak BNI sendiri, jadi tidaklah adil apabila kesalahan ini ditimpakan kepada pihak Gramarindo Group.

Apakah ini pernah terekspose oleh media…?, tidak….. semua pihak secara tidak adil telah menvonis pihak Gramarindo Group, tapi karena Kebenaran tidak mungkin dikalahkan, maka kebenaran itu akhirnya akan muncul, karena Tuhan telah berkehendak….. dan semoga semua pihak jadi terbuka nuraninya untuk melihat kasus ini dengan cara yang berimbang, … sehingga akan nampak dan terkuak kebenaran itu pasti akan datang pada waktunya, walaupun para terpidana telah divonnis sebagai pembobol atau koruptor, tapi mereka yakin bahwa pada Allah lah kebenaran hakiki itu akan muncul dan abadi. AMIN YA ROBBAL ALAMIN

Penulis: Errol Widiastama, Desember 2007
http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20080207110100

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

    Perihal

    Kebenaran hanya dapat disalahkan, tetapi tidak dapat dikalahkan, Allah akan buktikan kebenaran itu Mutlak

    RSS

    Subscribe Via RSS

    • Subscribe with Bloglines
    • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
    • Subscribe in Google Reader
    • Add to My Yahoo!
    • Subscribe in NewsGator Online
    • Komentar-komentar terakhir atas seluruh pos dalam RSS

    Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: