Karena apapun yang dilakukan sejak menjadi tersangka sampai menjadi terpidana tidak pernah ditindak lanjutin oleh Para Aparat Penegak Hukum, bahkan Media massapun ada suatu kecenderungan takut mengungkap suara kebenaran yang coba diberikan oleh para terpidana yang sudah terdholimi ini.

File-2 dalam bentuk PDF : ( silahkan baca dan download )

1. TRIAL BY PRESS pada KASUS LC FIKTIF BNI
2. SIAPA ADRIAN WAWORUNTU…? wawancara dgn Media Forum
3. Contoh kasus tindakan pidana korupsi untuk ditelaah secara hukum
4. SKANDAL LC FIKTIF BNI… KAPANKAH AKAN TAMAT..?
5. Perhitungan Rekonsiliasi bank yang disiapkan tersangka
6. Surat Tidak Sanggup Bayar uang Pengganti
7. RECOVERY ASSET BNI… KOK SULIT
8. SUARA LEMAH PADA KAPOLRI
9. UU. KORUPSI dan APAKAH ini PELAKSSANAANNYA…..??
10. SUARA NURANI PADA PRESIDEN RI
11. Menyimak kasus LC Fiktif BNI
12. MEDIA \” suarapembaruan \”, bersuara tapi tak TUNTAS
13. HASIL AUDIT BPK terhadap KEJAGUNG RI 2006
14. LHA IYA…. BANK BUMN kok DIANGGAP KASIR PEMERINTAH
15. INI LAGI….. PERAS KOK sama dengan SUAP….!!!

Dengan memperbandingkan laporan audit tahun 2003, tahun 2004, laporan Audit Investigasi BPKP juni 2004, Akte Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris BNI pada agustus 2003 dan kemudian hasil rekonsiliasi bank yang dibuat oleh terpidana Gramarindo Group secara bersama-sama pada saat ditahan di Mabes Polri.

Seandainya BNI mau transparan dan serius tanpa suatu tendensi politis didalamnya, mengapa dengan kerugian yang sebesar ini, BNI tidak mau melakukan rekonsiliasi bank ( perhitungan kembali secara bersama-2 ) dengan pihak nasabah, sehingga nilai kerugian yang belum benar-2 terjadi tidak perlu harus berubah-2 dan ditutup-2i.

Coba dilihat pada perbandingan-2 dibawah ini :

1. PADA LAPORAN AUDIT 31 Desember 2003 BNI

WESEL EKSPOR
Pada tanggal 30 September 2003, Bank BNI telah melaporkan kepada pihak berwajib mengenai adanya kemungkinan kecurangan yang menyangkut surat kredit ekspor (Export Letter of Credit) yang didiskontokan pada cabang Kebayoran. Pada tanggal 31 Desember 2003, Bank BNI telah membentuk penyisihan kerugian penuh atas surat kredit ekspor tersebut sebesar Rp. 1.316.148.000.000,- (setara dengan US$ 85,28 juta dan EUR 56,11 juta) untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat kasus ini. Pada tanggal laporan keuangan ini, kasus tersebut sedang diinvestigasi oleh Bank BNI, pihak berwajib dan Bank Indonesia. Direksi berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian di atas telah memadai.

2. PADA LAPORAN AUDIT 31 Desember 2004 BNI

WESEL EKSPOR
Pada tanggal 30 September 2003, Bank BNI telah melaporkan kepada pihak berwajib mengenai adanya kemungkinan kecurangan yang menyangkut surat kredit ekspor (Export Letter of Credit) yang didiskontokan pada cabang Kebayoran. BNI telah membentuk penyisihan kerugian penuh atas surat kredit ekspor yang di diskontokan tersebut sebesar Rp. 1.502.038.000.000,- (setara dengan US$ 85,28 juta dan EUR 56,11 juta) untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat kasus ini. Pada tanggal 31 Desember 2004, Direksi memutuskan untuk melakukan hapus buku sejumlah diatas. Kasus tersebut sedang diinvestigasi oleh Bank BNI, pihak berwajib dan Bank Indonesia. Direksi berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian di atas telah memadai.

3. MENURUT AKTE PENGAKUAN HUTANG No.7 tgl 26 Agustus 2003

Yang dibuat oleh Notaris Mohammad Ridha. SH ( Notaris BNI ) dengan Gramarindo Group dan disertai lampiran daftar L/C yang didiskontokan yaitu sebesar US.$ 81,94 juta dan EUR 56,11 juta , dimana dalam lampiran ini juga ditanda tangani oleh Kepala Kantor Cabang Utama BNI Kebayoran Baru pada saat itu.

4. MENURUT LAPORAN AUDIT INVESTIGASI BPKP 25 Juni 2004

Menurut laporan Audit Investigasi BPKP tersebut, yang kemudian dijadikan dasar hukum untuk menentukan adanya kerugian Negara oleh para Penegak Hukum, yaitu sisa LC yang di diskontokan dan belum terbayar adalah sebanyak 44 lembar dengan nilai Rp. 1.219.648.422.331,43 atau setara ( US$ 82,87 juta dan EUR 54,07 juta ), dimana didalam rinciannya, jumlah tersebut diatas adalah bukan hanya LC yang didiskonto oleh Gramarindo Group saja, tetapi juga dari perusahaan-perusahaan lain yang tidak terkait dengan Gramarindo group, yaitu PT. MAHESA KARYA MUDA MANDIRI, PT. PETINDO, PT. PRASETYA CIPTA TULADA, PT. GREYSTONE CAPITAL dan PT. JAKASAKTI BUANA.

5. KOREKSI GRAMARINDO GROUP terhadap BPKP :

Pada laporan investigasi tersebut dapat diketahui berapa sebenarnya jumlah LC milik Gramarindo group yang belum terbayar dan/atau yang benar-benar dipakai oleh Gramarindo group sbb :

• Apabila total yang belum dibayar diatas dikurangkan dengan pendiskontoan LC milik PT. Jakasakti buana sebesar US$ 11,91 juta maka LC belum terbayar oleh Gramarindo adalah US$. 70,96 juta dan UER 54,07 juta.
• Perusahaan-perusahaan lain yang UNPAID kemudian oleh BNI dianjak pihutang kan ke Gramarindo Group ( bukan kewajiban atau bad debt milik Gramarindo group ) adalah :
  o PT. MAHESA KARYA MUDA MANDIRI US$ 5,41 juta
  o PT. PRASETYA CIPTA TULADA US$ 1,05 juta
  o PT. PETINDO US$ 8,90 juta +
  dan apabila dijumlahkan menjadi sebelah US$ 15,31 juta
• Kelebihan pembayaran atas LC yang telah dibayar apabila menggunakan asumsi BPKP yaitu sebesar US $ 1,18 juta
• Maka Jumlah LC yang belum terbayar dengan asumsi BPKP dan setelah dikoreksi oleh Gramarindo Group adalah sebesar ( jumlah pada No.1 dikurangi dengan jumlah pada No.2 dan No.3 ) US S 54,47 juta dan EUR 54,07 juta atau setara dengan Rp. 971,647,886,454.16 ( apabila menggunakan asumsi BPKP terhadap kurs dollar & euro )
• Koreksi-koreksi lainnya yang belum dihitung karena adanya recovery atau pembayaran melalui penjualan asset dan cessie pihutang milik PT. STEADY SAFE dan PT INFINITY terhadap BNI, yaitu sebesar Rp. 22,677,520,000.00, maka saldo pada No.4 dikurangi dengan no. 5 menjadi sebesar Rp. 948,970,366,454.16

6. Berdasarkan Perhitungan Rekonsialiasi bank yang dilakukan oleh Gramarindo Group yang telah didholimi oleh BNI :

Maka Gramarindo Group menggunakan uang sebesar :

Maka suara media massapun dapat dijadikan PEDANG YANG TAJAM untuk menghancurkan para tersangka yang notabene juga anak bangsa ini sebelum terbukti bersalah didalam sidang peradilan. Pemberitaan yang berat sebelah dan cenderung menyesatkan, dengan membentuk opini publik yang mis- information bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

SAATNYA KAMI BERBICARA  download dlm file.Pdf 

Maka para terpidanapun sudah diadili dan bersalah sebelum palu vonis pada sidang pengadilan diketuk, intrik-intrik jahat yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, mempengaruhi polisi, mempengaruhi jaksa, mempengaruhi hakim/pengadilan, baik melalui surat kaleng maupun pemberitaan yang sangat-2 berat sebelah. Dan bersamaan dengan itu para terpidanapun dibungkam, tanpa dapat melakukan perlawanan, karena mendapat ancaman, bahwa kalau terpidana bersuara akan makin mendapatkan hukuman tinggi.

Pola-pola seperti inilah pemberantasan korupsi saat ini, tidak mempunyai kekuatan baik itu politik ataupun uang, maka akan masuk penjara, soal dia korupsi atau tidak, sangat mudah para penegak hukum yang telah berkolaborasi inipun menjadi yang tidak ada bukti menjadi ada bukti, kalau perlu melakukan pemalsuan barang bukti.

Hal-hal seperti diatas bukanlah para terpidana mencari pembenaran diri, tetapi itulah yang memang benar-2 para terpidana alami tanpa mampu mengadakan perlawanan.

Para pakar hukum baru sekarang mempersalahkan dan meributkan kata ” DAPAT” merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, yaitu pada pasal 2 dan 3 UU Korupsi No.31/1999 jo UU No.20 tahun 2001, terpidana telah menulis ini pada tahun 2003, karena para terpidana merasakan sendiri, bagaimana belum terjadi kerugian negara dan terpidana dapat mengembalikan asset yang melebihi LC yang di diskontokan pada Bank BNI, tetapi telah dianggap merugikan negara karena kata-kata ” DAPAT” diatas.

Terpidana yang sedang berusaha dengan baik-2nya sebagai profesional dalam bisnis milik Maria Pauline Lumowa, ditangkap semua dan dipenjarakan, tanpa dapat memberikan suatu pembelaan yang benar dalam kasus ini, seperti contohnya :

1. sejak awal terpidana ditangkap polisi, telah meminta kepada polisi agar dapat dilakukan rekonsiliasi bank dengan BNI, berapa sebenarnya ” kerugian negara cq BNI ” yang telah dilakukan para terpidana, tapi inipun ditolak oleh kepolisian dan BNI.
2. Apa yang terjadi dengan rekonsiliasi bank yang tidak dilakukan secara bersama-2 dan transparan dengan para terpidana, maka BNI dan kepolisian meminta BPKP melakukan audit investigasi, yang hasilnya baru selesai pada bulan Juni 2004, dengan suatu kesalahan angka yang sangat mendasar dan semuanya dibebankan pada Gramarindo Group, padahal didalam hasil audit itu, ada 4 perusahaan yang tidak termasuk GRAMARINDO GROUP yang tidak membayar dan melunasi LC- LC itu mulai bulan maret 2002, tetapi dibebankan kesalahannya pada GRAMARINDO GROUP.
3. Pada Pendahuluan Hasil Audit Investigasi itupun sudah sangat nampak adanya rekayasa dan pemeriksaan yang tidak menyeluruh dan transparan, dimana ini persyaratan utama dilakukan audit investigasi, apalagi kerugian yang ditimbulkan cukup besar, sehingga hasilnyapun menjadi sangat diragukan.
4. Para terpidana pada mulanya sangat kooperatif pada tingkat penyidikan, karena ingin mendapatkan kebenaran, dan sangat yakin bahwa tidak akan mampu para penegak hukum membaca, menghitung dan menganalisa laporan keuangan bank dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan para terpidana, tetapi karena mereka paling pandai dan sudah ada target bahwa kami harus dikenakan pasal korupsi, maka kebenaran perhitungan bukan hal ya utama.
5. Pendapat para penegak hukum inilah yang sangat membahayakan perekonomian nasional, maka semua orang, korporasi dapat dijerat oleh pasal korupsi dan akan berakibat para pelaku usaha, banker, dan birokrat menjadi takut untuk mendapatkan kredit, membuat proyek dan melaksanakan proyek…. dan nampaklah sekarang bagaimana Indonesia dalam stagnasi perekonomian, karena ulah para penegak hukum yang seenaknya dan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.
6. Pertanyaan wakil rakyat dengan Panja Recovery BNInya tidak pernah mendapatkan jawaban yang transparan bahwa berapa kerugian negara dan berapa asset recovery yang telah dilakukan, sehingga sampai setelah kami ikrahpun 2 tahun yang lalu dan Panja Recovery BNI masih menanyakan mengapa ASSET para terpidana  tidak segera di eksekusi….

Fakta-fakta kebenaran ini tidak pernah terekspos dan tidak pernah ditanggapi, karena masyarakat indonesia sudah tahu dan paham karena pemberitaaan yang sesat yang dilakukan oleh media massa dan para aparat penegak hukum, bahwa terpidananya sudah ditangkap dan diadili.

Kesalahan semua dibebankan kepada para terpidana, bahkan para jenderal polisi yang mulanya menjadi penyidik kemudian juga ikut terseret sebagai terpidana kasus BNI, mengapa ……? sejak semula kasus ini memang diciptakan, dengan tujuan politis dan menutupi kasus BNI yang besar dan benar-2 terjadi, yaitu kasus kredit ekspor TEXMACO, yang melibatkan banyak pejabat, kalau hal ini yang diledakkan maka BNI dapat Collaps…., maka perlu diciptakan issue baru oleh pejabat baru yang memang juga disiapkan oleh para politikus backingnya untuk menjadi sumber pendanaan bagi aktivitas politisnya.

Banyak kejadian janggal, aneh, menyesatkan dan menyebabkan banyak orang yang harus masuk penjara, karena terseret pada GRAND DESIGN yang diciptakan oleh Aktor Intelektualnya.

Ketidak mampuan para terpidana membela diri dalam melakukan perlawanan, bukan berarti mereka tidak melawan dengan doa dan selalu bertawakal pada Allah, ketidak adilan ini hanya mampu mereka sampaikan dalam doa-doa pengampunan dan pembuka hati, agar selalu mendapatkan jalan dan penerangan dari Allah Yang Maha Kasih, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Pengampun.

Kebenaran itu milik Allah, maka dia tidak dapat dikalahkan, kalaupun kebenaran itupun sekarang dapat disalahkan, pada saatnya, yaitu WAKTU ALLAH, kebenaran itu akan muncul secara mutlak dan tidak akan seseorangpun mampu melawannya.

Didalam kegelapan seperti di penjara ini, maka nurani kebenaran yang ada akan dapat memberikan penerangan yang sangat terang sekali didalam menjalani hidup bersama ALLAH, penjara phisik bukanlah menyebabkan nurani kebenaran akan mati bagi umatNya yang mampu membaca hikmah dan tanda-tanda Allah….. Amin ….. AMin YA ALLAH.

 SAATNYA KAMI BERBICARA  download dlm file.Pdf 

Surat ini berupa Suara Lirih Kasus LC BNI yg dikirimkan pd Presiden, MPR,

DPR dan Media Massa menjawab pemberitaan Media Massa bahwa :

‘ PARLEMEN Tuntut PERCEPATAN PENGEMBALIAN

ASSET ( ASSET RECOVERY ) pada KASUS LC BNI Kebayoran Baru.

Sayang Dokumen setebal hampir 200 halaman lengkap dengan bukti-2nya

tidak pernah ditanggapi.

Sangat Jelas sekali bahwa Pemberantasan Korupsi hanyalah Alat politis untuk

melakukan tebang pilih pemberantasan korupsi.

ASSET RECOVERY dapat dilakukan seandainya Pemerintah cq Penegak hukum transparan dan mau mengikuti suara nurani kebenarannya, bukan hanya sekedar menangkap, menuduh dan menvonis seseorang sebagai KORUPTOR, tapi dengan enaknya KORUPTOR ASLINYA sedang menegakkan hukum.

Buku ini sebenarnya dapat dijadikan pedoman kebenaran pelaksanaan ASSET RECOVERY, sayang karena hanya ditulis oleh “koruptor palsu”, sehingga belum apa-apa semua sudah menuduh dengan mengatakan ini hanya “SUARA PERLAWANAN DARI KORUPTOR “,

SUARA LIRIH DARI PENJARA. pdf, download  disini

Manusiapun mempunyai nurani, walaupun dia telah terpenjara dalam kedholiman, bukan berarti Allah tidak membukakan hatinya, hatinya yang telah terbuka dengan memberikan suara kebenaran, tidak didengar oleh para aparat penegak hukum, sehingga sampai dengan hampir 4,5 tahun para terpidana kasus BNI telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang namanya sita ADMINITRASI ya tetap seperti awalnya, yang seharusnya 1 bulan setelah INKRAH, dan terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, maka ASSET terpidana disita.

Hebatlah Para Penegak hukum ini, hanya 1 satu asset yang telah dieksekusi itupun tidak transparan, berapa yang dikembalikan kepada negara cq BNI.

Sedangkan Asset-2 lainnya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dibiarkan terbengkalai, sehingga banyak yang hilang, rusak dan menyebabkan penurunan nilai ekonomis yang sangat drastis.

kami hanya berharap dalam doa pada Allah, agar suara lirih inipun dapat dibaca oleh manusia bebas dimuka bumi ini dan dapat dijadikan cermin kehidupan dimasa depan.

AMIN…..AMIN…..AMIN

silahkan membaca secara lengkap dengan men- dowload file ini 

SUARA LIRIH DARI PENJARA. pdf, download  disini

KEJAHATAN PERBANKAN oleh KREDITUR ( BANK ) kepada DEBITUR ( NASABAHNYA )… download file Pdf

Karena Debitur beriktikad baik dan tidak berniat membobol, maka debitur sangat diayun dengan kemudah-mudahan yang telah disiapkan oleh Bank, sehingga debitur yang memang pengusaha murni dan sedang menjalankan usahanya dengan baik dan mendatangkan profit yang cukup baik demi membayar hutang yang diberikan krditur, terlena dan tidak siap atas skenario yang telah diciptakan oleh BANK tersebut.

Skenario ini nyata dan dan sekarang dengan mudah dapat diketahui, dengan korbanya yaitu para pengusaha harus mau merasanya pengab dan dinginnya sel jeruji besi penjara.

silahkan baca  filenya dan download dalam pdf.

KEJAHATAN PERBANKAN oleh KREDITUR ( BANK ) kepada DEBITUR ( NASABAHNYA )… download file Pdf

Aktivitas Eksploitasi Marmer telah dilakukan oleh PT. SAGARED sejak tahun 2001, di gunung Fatumnutu yang mempunyai deposit marmer terkecil yaitu kurang lebih 3.000.000 m3, gunung inilah yang sebenarnya menjadi andalan PT. SAGARED untuk membayar hutang kepada BNI.

Karena dengan harga jual Blok saja yaitu USD 200/m3, maka akan mendapatkan income sebesar USD 600 juta, atau dalam prakiraan akuntansi pertambangan, dihitung dengan prinsip kehati-hatian dengan hanya diakui 50%, yaitu hanya senilai USD 300 Juta.

Harga Kontrak tersebut yang telah didapat oleh Maria Pauline Lumowa, dari pengusaha marmer dan granit yang terkenal di italy,  dimana semuanya menjadi bubar dan kredibilitas Maria dengan PT. SAGAREDnya menjadi hancur , dan akhirnya kontrak penjualan menjadi batal, karena pemberitaan berat sebelah yang menyudutkan para pengusaha GRAMARINDO GROUP,

Yang kemudian juga hanya gara-2 LSM yang tidak pernah berbuat untuk kemajuan perekonomian masyarakat adat disana NTT – KUpang, ikut bersuara, bahwa asset PT. SAGARED BODONG, atau tidak ada, para terpidana heran dengan orang-2 yang sok tahu dan menyengsarakan masyarakat adat selama ini, tetapi malahan beritanya dipercaya.

Sejak 1996 PT. SAGARED telah berusaha marmer di NTT, dengan membangun comunity development, seperti, sekolah, jalan, poliklinik, gereja, air bersih dan listrik untuk digunakan oleh masyarakat pedesaan disana, dan baru tahun 2001 dilakukan exploitasi tambangnya.

Bagaimana hal tersebut dilakukan, masih dikatakan ASSET BODONG, hal inipun dipercaya oleh para wakil rakyat, BNI dan semua masyarakat, gara pemberitaan media massa yang gencar tanpa melakukan cross check kebenaran berita itu.

Foto-foto ini bukti sebelum dilakukan penyitaan administrasi oleh Kejaksaan atas penetapan sita oleh pengadilan pada persidangan adrian waworuntu.